REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA--Anak usia di bawah lima tahun (balita) sebaiknya tak buru-buru
diajarkan baca tulis dan hitung (calistung). Jika dipaksa calistung si
anak akan terkena 'Mental Hectic'.
''Penyakit itu akan merasuki
anak tersebut di saat kelas 2 atau 3 Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu
jangan bangga bagi Anda atau siapa saja yang memiliki anak usia dua
atau tiga tahun sudah bisa membaca dan menulis,'' ujar Sudjarwo,
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ditjen PNFI Kemendiknas, Sabtu
(17/7).
Oleh karena itu, kata Sudjarwo, pengajaran PAUD akan
dikembalikan pada 'qitah'-nya. Kemendiknas mendorong orang tua untuk
menjadi konsumen cerdas, terutama dengan memilih sekolah PAUD yang tidak
mengajarkan calistung.
Saat ini banyak orang tua yang terjebak
saat memilih sekolah PAUD. Orangtua menganggap sekolah PAUD yang
biayanya mahal, fasilitas mewah, dan mengajarkan calistung merupakan
sekolah yang baik. ''Padahal tidak begitu, apalagi orang tua memilih
sekolah PAUD yang bisa mengajarkan calistung, itu keliru,'' jelas
Sudjarwo.
Sekolah PAUD yang bagus justru sekolah yang memberikan
kesempatan pada anak untuk bermain, tanpa membebaninya dengan beban
akademik, termasuk calistung. Dampak memberikan pelajaran calistung
pada anak PAUD, menurut Sudjarwo, akan berbahaya bagi anak itu sendiri.
''Bahaya untuk konsumen pendidikan, yaitu anak, terutama dari sisi
mental,'' cetusnya.
Memberikan pelajaran calistung pada anak,
menurut Sudjarwo, dapat menghambat pertumbuhan kecerdasan mental. ''Jadi
tidak main-main itu, ada namanya 'mental hectic', anak bisa menjadi
pemberontak,'' tegas dia.
Kesalahan ini sering dilakukan oleh
orang tua, yang seringkali bangga jika lulus TK anaknya sudah dapat
calistung. Untuk itu, Sudjarwo mengatakan, Kemendiknas sedang gencar
mensosialisasikan agar PAUD kembali pada fitrahnya. Sedangkan produk
payung hukumnya sudah ada, yakni SK Mendiknas No 58/2009. ''SK nya sudah
keluar, jadi jangan sembarangan memberikan pelajaran calistung,''
jelasnya.
Sosialisasi tersebut, kata Sudjarwo, telah dilakukan
melalui berbagai pertemuan di tingkat kabupaten dan provinsi. Maka
Sudjarwo sangat berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti
komitmen pusat untuk mengembalikan PAUD pada jalurnya. ''Paling penting
pemda dapat melakukan tindak lanjutnya,'' jawab dia.
Sementara
itu, pada kesempatan yang sama, Srie Agustina, Koordinator Komisi
Edukasi dan Komunikasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),
menyatakan, memilih mensosialisasikan produk pendidikan merupakan
bagian dari fungsi dan tugas BPKN untuk melakukan perlindungan terhadap
konsumen.
Dalam hal ini, kata Srie, BPKN memprioritaskan
sosialisasi pada anak usia dini. Sebab berdasarkan Konvensi Hak Anak,
setiap anak memiliki empat hak dasar. Salah satunya adalah hak untuk
mendapatkan perlindungan dalam kerugian dari barang dan produk, termasuk
produk pendidikan. ''Untuk itu sejak dini anak dilibatkan, karena di
usia itulah pembentukan karakter terjadi,'' papar Srie.
Namun
menurut Srie, mengedukasi tentang sebuah produk harus menggunakan metode
khusus. Tidak dapat berwujud arahan dan larangan, namun dengan cara
yang menyenangkan, salah satunya dengan festival mewarnai sebagai salah
satu teknik untuk memberikan edukasi. ''Dengan mewarnai, mereka bisa
terlibat dan merasa lebur di dalamnya, selain itu dalam gambar yang
diwarnai tersebut disisipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan,''
pungkasnya.
